Komisi X Tahan Anggaran Kurikulum 2013

Ilustrasi: siswa belajar di ruang kelas. 

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemebdikbud) telah mencanangkan Kurikulum 2013 akan mulai diterapkan pada Juni mendatang. Namun, wacana kurikulum baru ini masih mengundang kontroversi dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi X DPR RI.

Menurut penuturan anggota Komisi X DPR RI, Rochmani, pihaknya akan menahan anggaran penyelenggaraan kurikulum 2013. Hal tersebut berkaitan dengan tidak jelasnya dokumen kurikulum 2013

"Kurikulum 2013 baru berupa pemaparan power point saja, belum bisa dikatakan berupa dokumen. Kalau untuk mengadakan uji publik, harusnya berupa dokumen kurikulum, bukan hanya power point," ujar Rohmani saat Diskusi Publik Kontroversi Kurikulum 2013 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (7/1/2013).

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbuh, ketidakjelasan Kurikulum 2013 juga dapat dilihat dari tujuan, isi, strategi pembelajaran dan evaluasi.

"Tujuannya saja tidak jelas. Dikatakan untuk menyongsong manusia 2015. Manusia seperti apa? Kan tidak dijelaskan," imbuhnya.

Diketahui, Kemendikbud mengajukan pagu anggaran hingga Rp179 miliar untuk perubahan kurikulum. Dari angka tersebut, Rp171 miliar di antaranya diserap Direktorat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud pada 2012. DPR pun mendesak Mendikbud M Nuh untuk menghasilkan output yang sebanding dengan besarnya dana yang digelontorkan.