Jokowi Dukung RSBI Dihapuskan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pasal tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di UU Sisdiknas. MK menilai, ketentuan tersebut melanggar konstitusi dan harus dihapus.

"Ya bagus (dihapus), setuju (dihapus) karena mahal," ujar Jokowi, kemarin.

Menurut Jokowi, sebelum adanya RSBI kualitas pendidikan di Indonesia juga sudah bagus. Hanya perlu ditambah beberapa peningkatan seperti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru, sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan lainnya.

"Bayar mahal juga belum tentu menjamin berkualitas, kalau gurunya belum siap. Banyak di RSBI gurunya pakai bahasa Indonesia. Apa, di mana internasionalnya, artinya memang kesiapan sebuah program memang harus benar," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai kualitas SDM guru yang ada di DKI saat ini, mantan wali kota Solo itu mengaku belum mengetahui secara mendetail. Tetapi yang jelas, terangnya, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan cukup besar.

"Sekira Rp12 triliun  kalau enggak keliru. Untuk itu harus disesuaikan dengan kualitas fisik, fasilitas laboratorium, perpustakaan, alat peraga, SDM guru kompetensi gurunya harus disuntik terus," simpulnya.

Seperti diketahui, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan para penggugat terkait kasus RSBI. Penggugat mengajukan judicial review atas Pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan beberapa pertimbangan, yakni biaya yang mahal membuat diskriminasi pendidikan, pembedaan antara RSBI-SBI dengan non RSBI-SBI menimbulkan kastanisasi pendidikan, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran dapat merusak jati diri bangsa dan mengikis pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.